Pos-pos kementerian strategis yang mendapat alokasi pendanaan besar dari APBN sebaiknya diisi menteri dari kalangan profesional. Jika diisi oleh kalangan parpol rentan dijadikan mesin uang parpol.
“Karena kita tahu menteri yang diusung parpol bagaimana pun punya utang budi,” ujar pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (25/8/2009) malam.
Dia mengusulkan agar SBY sebaiknya memperbanyak profesional untuk memegang departemen dan kementerian yang strategis di kabinetnya. Terutama untuk pos-pos kementerian di bidang ekonomi, menurutnya, sangat rentan jika dipegang oleh menteri dari parpol.
Bagaimana untuk menteri dari parpol? “Khusus untuk parpol diberikan pos kementerian yang kering atau menteri negara yang tidak punya hirarki pemerintahan sampai ke bawah,” sarannya.
Related posts: