Pembelian Pesawat Kepresidenan Bahayakan APBN
Niat pemerintah dan DPR untuk membeli pesawat kepresidenan seharga Rp 200 miliar merupakan tindakan yang membahayakan anggaran. Alasannya, APBN setiap tahun selalu defisit, sehingga pengeluaran untuk hal yang tidak urgent bisa membebani anggaran dan pos anggaran untuk kepentingan rakyat bisa tersedot.
Demikian disampaikan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, Ahad (8/11). “Keuangan kita setiap tahun selalu defisit anggaran, jangan lagi menambah beban,” kata dia. Lagipula, kata dia, pemerintah masih berkewajiban membayar utang yang setiap tahun mencapai ratusan triliun.
Anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seperti subsidi BBM dan dana Bantuan Operasional (BOS), jangan sampai diganggu oleh anggaran yang nyatanya tidak penting. Sehingga, Sebastian meminta penggunaan anggaran untuk membeli pesawat kepresidenan, renovasi pagar Istana Negara, dan pembayaran pajak mobil menteri ditunda.
“Ada dua hal yang harus jadi pertimbangan DPR dalam menyetujui anggaran, yaitu kondisi keuangan negara dan kondisi masyarakat Indonesia,” kata dia. Jika ada anggaran yang tidak sesuai dengan dua kondisi itu, lebih baik tidak disetujui. DPR, kata Sebastian, harus berpikir bagaimana mengefektifkan anggaran.
“Saat ini masyarakat sedang dalam kondisi sulit, pengangguran bertambah,” ujar Sebastian. Sehingga, DPR harus berpikir bagaimana caranya agar menggunakan anggaran yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat, bukan pejabat. (republika)
Artikel Terkait:
- IPW: Kalau Polri Tak Untungkan Rakyat, Anggarannya Dikurangi Saja
- Satgas Siap Terima Laporan Susno Soal Dugaan Korupsi APBN di Polri
- Hillary Clinton: Ambisi Nuklir Iran Bahayakan Dunia
- Istana Kepresidenan Miliki Ruang Kontrol Canggih
- Pesawat Presiden Diusulkan Sewa Beli Saja
Blog Berita Indonesia - Kumpulan Berita Pilihan dari Portal Berita Ternama
